hamidah komalasari

Rabu, 14 Januari 2015

Harga Premium dan Pertamax Selisihnya Hanya Rp 1.450

Minggu, 23 November 2014 23:41 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sekian lama berada di atas harga Rp 10.000, pertamax akhirnya turun di bawah Rp 10.000. PT Pertamina (Persero) menyatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax turun dari Rp 10.200 per liter menjadi Rp 9.950 per liter mulai hari ini, Sabtu (22/11/2014).

"Kabar gembira, sudah tahu harga pertamax turun? Ya mulai hari ini harga pertamax turun dari Rp 10.200 jadi Rp 9.950," ujar Media Officer Pertamina Marli Dieja dalam acara Kompasianival 2014, di Gedung Sasono Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Marlo menjelaskan, penurunan harga pertamax itu dilakukan Pertamina karena sesuai dengan penurunan harga minyak dunia saat ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dengan selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak terlalu jauh, diharapkan masyarakat pun semakin tertarik menggunakan BBM non subsidi.

Selisih harga pertamax dengan BBM bersubsidi jenis premium saat ini menjadi hanya Rp 1.450. (Yoga Sukmana)

sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/11/23/harga-premium-dan-pertamax-selisihnya-hanya-rp-1450

Ujian Nasional Dihapus, Diganti Evaluasi Nasional

Ujian Dikembalikan ke Fungsi Evaluasi

25/12/14, 06:00 WIB

JAKARTA – Semangat pembenahan pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan masih menggebu. Setelah membenahi kurikulum, kini giliran ujian nasional (unas) yang disasar. Kemendikbud berencana mengganti unas dengan evaluasi nasional (enas). Kepastian perubahan itu diperkirakan muncul pekan depan.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara unas terus mematangkan konsep perubahan tersebut dengan rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Rabu (24/12), misalnya, tim BSNP mengadakan rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.
’’Kami berharap pekan depan sudah ada titik jelasnya. Sekarang masih tahap usulan dari unas menjadi evaluasi nasional,’’ kata anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria di Jakarta kemarin.
Menurut dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, perubahan dari unas ke enas tidak sekadar pergantian nama. Pria kelahiran Banda Aceh, 2 September 1952, tersebut menjelaskan, misi perubahan itu ingin mengembalikan fungsi ujian tahunan tersebut. ’’Kita ingin mengembalikan kembali ke fungsi evaluasi,’’ jelas dia. Mulai evaluasi sekolah, guru, hingga satuan pendidikan.
Menurut Ramli, perubahan tersebut muncul berdasar kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi, itu tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi, pihaknya juga menjaring persepsi dari masyarakat soal pelaksanaan unas selama ini. ”Seperti persepsi bahwa unas itu menjadi ujian mati-matian para siswa untuk mengejar kelulusan,” ujarnya.
Selain memastikan perubahan, Ramli menuturkan, Kemendikbud sedang menggodok standar unas 2015. Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap merujuk pada Permendikbud 44/2014. Di dalam peraturan yang diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur tersebut sama besar, yakni 50 persen. Dalam konsep baru yang digodok, penentuan kelulusan ujian 2015 dikembalikan ke sekolah. ”Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai dikurangi,” tambah Ramli.
Sat dikonfirmasi secara terpisah, Mendikbud Anies Baswedan menolak menjelaskan panjang lebar. Soal perubahan unas ke enas, menteri asal Kuningan, Jawa Barat, itu tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya. Dia mengatakan, saat ini Kemendikbud berfokus pada urusan evaluasi kurikulum 2013 (K-13).’’Akan saya jelaskan setelah urusan ini (K-13) selesai. Nanti ada waktunya,’’ kata Anies, lantas tersenyum. Dia juga enggan mengomentari kecenderungan pemerintah saat ini yang terkesan ’’pokoknya beda’’ dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Seperti diketahui, selain kurikulum dan unas, program bantuan siswa miskin (BSM) di era SBY diganti menjadi program kartu Indonesia pintar (KIP) di era Jokowi. Kemudian, program BPJS Kesehatan didompleng program kartu Indonesia sehat (KIS). Lalu, program keluarga harapan (PKH) di era SBY diganti menjadi kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS).

sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/10713/Ujian-Nasional-Dihapus-Diganti-Evaluasi-Nasional

Pemerintah Serahkan 165 Penghargaan Bidang Industri

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat. Foto: Istimewa

"Pemberian penghargaan di bidang industri biasanya diserahkan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden di Istana Negara, namun karena kesibukan di pengujung masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, maka penghargaan diserahkan oleh Menperin atas nama presiden," ujar Menperin di Jakarta, Rabu.

Terdapat enam Penghargaan Bidang Industri yang diberikan, pertama adalah Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa, yaitu penghargaan pemerintah kepada Kementerian, lembaga dan BUMN yang melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Penghargaan tersebut diberikan kepada 15 penerima, yang terdiri dari tiga kementerian, tiga BUMN, 3 pemerintah provinsi, tiga pemerintah kabupaten/ kota dan tiga perguruan tinggi.

Selanjutnya, Penghargaan Industri Hijau, untuk mengapresiasi perusahaan industri yang memberikan peran serta dalam menjaga kelestasian fungsi lingkungan, yang diberikan kepada 101 perusahaan.

Kemudian, Penghargaan Upakarti, yaitu penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah, yang diberikan kepada 28 penerima.

Sementara itu, Penghargaan Rintisan Teknologi Industri, yakni apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau industri yang berjasa menghasilkan invensi dan inovasi teknologi sehingga terjadi peningkatan produktivitas, diberikan kepada tujuh penerima.

Kemudian, Penghargaan Kreasi Prima Mutu, yakni apresiasi kepada perusahaan industri kecil dan menengah yang melaksanakan perbaikan mutu secara terus menerus, yang diberikan kepada enam penerima.

Terakhir, Penghargaan Desain Produk Terbaik Indonesia, yakni apreasiasi kepada perusahaan dan desainer yang telah melakukan upaya luar biasa dalam menghasilkan desain suatu produk yang memenuhi kriteria desain terbaik, yang diberikan kepada delapan penerima.

Menperin mengatakan, pemberian penghargaan di bidang industri oleh pemerintah merupakan upaya yang untuk memberikan penghargaan sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat

luas dalam meningkatkan daya saing industri dan memperluas lapangan kerja.

"Selain itu, tujuannya adalah untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan daya saingnya di tengah-tengah percaturan ekonomi yang semakin ketat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Menperin.

sumber : http://utama.seruu.com/read/2014/10/15/231172/pemerintah-serahkan-165-penghargaan-bidang-industri

Pemerintah Prioritaskan Suntik BUMN Produktif

SURABAYA – Pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN untuk memperbaiki manajemen perusahaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pada 2015 pemerintah mengalokasikan total dana Rp 49 triliun untuk menambah modal BUMN.
’’Pemerintah sudah siap menggelontorkan suntikan pada BUMN yang membutuhkan. Tapi, perusahaannya harus dilihat dulu, tidak asal diberi saja. Perbaiki manajemennya dan business plan. Kalau visible, kita beri suntikan modal,’’ kata dia dalam kunjungan kerja di sejumlah BUMN di Surabaya akhir pekan lalu.
Jokowi mengungkapkan, masih banyak BUMN yang berskala kecil. Bahkan, beberapa di antaranya terkendala permodalan. Menurut dia, pemerintah tidak berkeberatan menyuntikkan dana dengan syarat memiliki manajemen yang bagus. ’’BUMN itu juga memberikan keuntungan kepada negara dan memiliki efek terhadap masyarakat,’’ jelasnya.
Selain BUMN skala kecil, lanjut dia, pengembangan BUMN di sektor infrastruktur terus dipantau. Saat ini PT Pelindo (sektor pelabuhan), PT Angkasa Pura (transportasi udara), dan PT KAI (transportasi darat) menjadi fokus Jokowi. Dia menilai pengembangan sektor tersebut akan berdampak besar terhadap percepatan pembangunan ekonomi karena menyangkut infrastruktur maritim, udara, dan darat.
’’Begitu juga perusahaan yang nama belakangnya ada ’karya’. Kami akan beri suntikan agar pembangunan dan perbaikan jalan makin cepat. Misalnya, di antara besaran dana itu, Pelindo III mendapat Rp 5 triliun dan ekuiti yang ada bisa berlipat 7 kali. Beda jika dikerjakan kementerian. Kalau dananya Rp 48 triliun, hasilnya juga segitu,’’ tuturnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan, BUMN yang belum berkembang bisa didorong untuk bekerja sama dengan BUMN lain. Aset seperti tanah dapat digunakan untuk suatu usaha sehingga memberikan pemasukan bagi BUMN berkaitan. Menurut Rini, hal utama yang perlu dilakukan adalah melihat dan memperbaiki neraca BUMN tersebut selain perbaikan manajemen.
’’Salah satu yang sedang kami kerjakan adalah sektor perkapalan. Kita perlu mulai strukturisasi urusan perkapalan. Mulai program yang dibuat, produk apa yang akan dihasilkan, sampai pembagian antara PT PAL dan PT Dok,’’ papar dia.
Dalam kunjungan kerja, Jokowi meminta PT PAL berfokus menghasilkan produk dengan spesifikasi khusus untuk bisa bersaing lewat produk unggulan di pasar bebas MEA. PT PAL bakal dievaluasi dari aspek kondisi dan luas area pabrik. Diharapkan, PT PAL dapat menjadi awal pengembangan industri maritim. Termasuk PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
’’Tapi, yang dibutuhkan PT PAL saat ini adalah permintaan yang stabil dan memastikan bahwa dalam 5 tahun nanti sudah ada pesanan yang digarap. Tidak perlu membuat barang yang terlalu beraneka ragam. Fokus saja pada dua jenis barang sehingga proses produksinya lebih cepat dan penguasaan problemanya lebih gampang,’’ ungkap Rini.
Menurut Jokowi, setiap tahun pemesanan kapal di PAL tidak stabil karena perusahaan menerima order yang ala kadarnya. Termasuk pesanan barang-barang yang sebetulnya bukan spesifikasinya. Dia berharap PAL berfokus pada penggarapan kapal, baik komersial maupun alutsista. Dengan demikian, PT PAL bisa berkonsentrasi meningkatkan daya saing serta makin dikenal sebagai produsen produk yang matang dan sempurna.
’’Ada order platform offshore diterima, padahal bukan keahliannya. Kalau kita gonta-ganti produk, ordernya akan sulit diterima semua. Kerja itu harus fokus, bisa efisien, dan problem atau masalahnya mampu dikuasai sehingga menjadi satu produk yang baik dan diterima pasar dunia,’’ tegasnya.
Jokowi menyatakan, hal yang perlu dilakukan PT PAL sekarang adalah memperbaiki manajemen sebelum menggaet pesanan. Setelah hal itu selesai, baru diperhitungkan berapa modal yang kurang. Dia memprediksi hal tersebut cepat diperbaiki.
’’Saya melihat tempatnya, ruangannya, dan mesinnya. Semua seharusnya di-upgrade setiap lima tahun sekali. Ini kan industri srategis. Urusannya bukan hanya sekarang, tapi ke depannya bagaimana. Bukan melulu persoalan untung rugi karena ini bukan perusahaan biasa yang hanya mencari keuntungan,’’ tandasnya.

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/124576-pemerintah-prioritaskan-suntik-bumn-produktif.html

Teluk Lamong, Terminal Pertama dengan Otomatisasi

14/01/15, 08:00 WIB

SURABAYA – PT Terminal Teluk Lamong (TTL) terus mengembangkan otomatisasi terminal. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di terminal. Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan, kemampuan otomatisasi tersebut sesuai untuk diterapkan pada teknologi di pelabuhan, gudang logistik, dan bandar udara.
”Hal ini sangat potensial seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan sektor logistik di negara berkekuatan belasan ribu pulau ini,” katanya, Selasa (13/1).
Dia menyampaikan, proyek otomatisasi itu bekerja sama dengan perusahaan Gaussin Manugistique dari Prancis dan bergerak di empat pasar yang sedang berkembang pesat. Yaitu, energi, transportasi, lingkungan, dan bahan mentah. Kerja sama tersebut membuat TTL menjadi pelabuhan pertama yang bersistem otomatis di Indonesia.
Djarwo menyebutkan, sementara ini proyek itu dibiayai pemerintah Prancis. Apabila proyek berhasil, lanjut dia, biayanya menjadi beban perseroan. Namun, jika tidak berhasil, biayanya menjadi hibah dari pemerintah Prancis.
Menurut Djarwo, joint venture dua pemain besar kepelabuhanan itu bertujuan mengantisipasi kebutuhan atas otomatisasi kerja operasional logistik dan infrastruktur untuk mendorong perekonomian. Selain itu, jelas dia, otomatisasi pelabuhan tersebut dimanfaatkan untuk perakitan, komersialisasi, pemasaran, distribusi alat di TTL –yang salah satunya berupa automated terminal tractor (ATT)–, dan docking system.
Direktur Utama TTL Prasetyadi menambahkan, otomatisasi itu dilengkapi dengan software sistem manajemen transportasi sehingga dapat menambah kecepatan dan keakuratan dalam proses operasional. ”Dengan sistem dan peralatan canggih, maka TTL dapat mewujudkan komitmen menjadi semi-automatic terminal di Indonesia,” ujarnya.
Prasetyadi mengungkapkan, dilaksanakannya kerja sama itu membuat visi Pelindo III untuk menjadi terminal berkonsep zero waiting time benar-benar terwujud. Dia berharap otomatisasi dapat mempercepat pelayanan. Dia menambahkan, sebelumnya, tepatnya Maret 2013, Pelindo III dan Gaussin juga memulai kerja sama untuk suplai 50 unit ATT lift diesel sekaligus docking station. Peralatan tersebut kini sudah beroperasi di TTL.

sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/11429/Teluk-Lamong-Terminal-Pertama-dengan-Otomatisasi